porosindonesia.id Palembang – Panglima Harimau Sumatera Bersatu (HSB), Hendra Saputra mengecam keras potensi kebocoran anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumatera Selatan.
Tak tanggung-tanggung potensi kebocoran anggaran tersebut capai Rp7 Milyar lebih hanya dalam kurun waktu 2 tahun anggaran berjalan.
Menurut Tungau (Sapaan akrabnya_red), potensi duit rakyat yang raib atas kegiatan sejumlah proyek di tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025 itu telah mengkhianati kepercayaan masyarakat Sumsel.
“Ini telah mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap Dinas PUBMTR Pemprov Sumsel sebagai salah satu leading sektor ujung tombak pelaksana proyek-proyek infrastruktur strategis,” ujarnya pada klikanggaran.com, Jumat, 28 Agustus 2026.
Dia meminta agar aparat penegak hukum jangan menunggu laporan dari masyarakat atas dugaan praktek culas di Dinas PUBMTR Pemprov Sumsel.
Menurut Tungau, korupsi adalah suatu kejahatan extra ordinary Crime atau kejahatan luas biasa yang penanganannya hendaknya dilakukan secepat mungkin.
“Jangan menunggu lapdu dari masyarakat, building a case dan manfaatkan sekecil apapun informasi yang didapat,” katanya.
Tungau mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan rencana aksi damai perihal dugaan korupsi di Dinas PUBMTR Pemprov Sumsel.
“Sebagai panglima HSB yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan aksi damai mengenai kegiatan proyek di Dinas PUBMTR Pemprov Sumsel yang kita ketahui ada dugaan persengkokolan jahat antara oknum di Dinas dengan pihak rekanan, serta lemahnya pengawasan baik dari konsultan maupun PPK/PPTK,” katanya.
Untuk diketahui, di tahun 2024 yang lalu, Dinas PUBMTR Pemrov Sumsel telah merealisasikan Rp667 milyar lebih belanja modal. Namun, dari 36 paket pekerjaan saja yang diuji petik oleh auditor negara, menunjukkan terdapat kekurangan volume atas pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi sebesar Rp4,7 milyar lebih.
Sementara, di tahun anggaran 2025 yang lalu, dari 37 paket pekerjaan yang diuji petik oleh auditor negara yang dilaksanakan bersama PPK, PPTK, Penyedia, Pengawas Lapangan/Konsultan, Asisten Teknis, serta didampingi oleh Inspektorat Provinsi Sumsel.
Termasuk pengujian kuat tekan beton dan density aspal untuk menguji kualitas oleh Laboratorium Teknik Universitas Bandar Lampung, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi atas mutu sebesar Rp2,8 milyar lebih yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1,9 milyar lebih dan ketidaksesuaian spesifikasi atas mutu sebesar Rp899 juta lebih.
Kekurangan volume tersebut
tidak hanya menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan program secara substansial dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Hingga berita ini dimuat, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait potensi raibnya duit rakyat Rp7 Milyar lebih itu termasuk pihak dari Dinas PUBMTR Pemprov Sumsel.