DAERAH

Anggaran Kominfo Kota Palembang 2026 Naik Jadi 60 Milyar, Aktivis 98 Minta BPK Audit Total, Sejumlah Anggaran Jumbo Disorot

PALEMBANG- 5 November 2026 Tabloid Porosindonesia.id Palembamg Anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang Tahun anggaran 2026 bisa dibilang begitu fantastis, yakni dengan pagu anggaran berjumlah Rp60 Milyar lebih.

Hal itu merujuk dalam sistem rencana pengadaan umum Dinas Kominfo Kota Palembang Tahun anggaran 2026.

Pos anggaran sebesar Rp60 Milyar tersebut akumulasi anggaran baik APBD induk maupun APBD-P Tahun anggaran 2026.

Jika dibandingkan pada Pagu anggaran Kominfo Kota Palembang Tahun 2025 yang hanya berjumlah Rp23,2 Milyar lebih, pos anggaran di Kominfo Kota Palembang Tahun anggaran 2026 terpantau melejit tajam atau naik lebih dari 100%.

Beberapa pos belanja di Dinas Kominfo Kota Palembang Tahun anggaran 2026 juga patut dipertanyakan urgensinya, lantaran indikasinya tak mencerminkan semangat efisiensi sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sendiri mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada kebijakan fiskal di Tahun anggaran 2026, pelaksanaannya juga mengacu pada semangat Inpres No. 1 Tahun 2025 tersebut. Dimana, Efisiensi belanja daerah pada APBD 2026 dilakukan melalui pengetatan dan pengurangan pos-pos pengeluaran yang kurang prioritas, non-operasional, dan bersifat seremonial, guna dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

Pos Anggaran Dinas Kominfo Kota Palembang yang Patut Dipertanyakan dan disorot

Adapun beberapa pos Dinas Kominfo Kota Palembang yang patut dipertanyakan mulai Pagu anggaran bernilai kecil hingga pagu yang bernilai Milyaran rupiah, seperti, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Rp73.036.400), Belanja Modal Personal Computer (Rp344.500.000),Belanja Pengadaan PC All In One (Rp1.512.000.000), Belanja Laptop dan Tablet (Rp786.000.000).

BACA JUGA :   Kabid laut dinas perhubungan Kab.Wajo menutup lomba dayung menggunakan gabus dalam rangka Hut RI yang ke 77

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Rp88.600.000), Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya – Tas Kamera (Rp16.000.000), Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Rp492.600.000),Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Rp549.700.000), Belanja Modal Personal Computer (Rp420.000.000).

Belanja Pengadaan Videotron Indoor LJCC (Rp2.400.000.000),Belanja Pengadaan Videotron (Rp2.000.000.000), Belanja Laptop dan Tablet (Rp786.000.000), Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Rp2.881.168.450).

Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Rp438.000.000), Belanja Internet Dedicated Kelurahan (Rp3.145.800.000), Belanja Internet Dedicated Kominfo (Rp1.500.000.000), Revitalisasi LJCC (Rp1.700.000.000).

Pos Anggaran Kominfo Kota Palembang Tahun Anggaran 2026 Sebaiknya Jadi Atensi Serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menyasar minimal 90% pagu anggaran

Pemeriksaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap realisasi anggaran di Dinas Kominfo Kota Palembang dugaannya masih sangatlah minim. Hal ini tercermin dari hasil LHP BPK terhadap pelaksanaan APBD Kota Palembang dalam setiap tahun anggaran berjalan, dimana minim sekali temuan BPK terhadap penggunaan anggaran di Dinas Kominfo Kota Palembang.

Untuk itulah, tidak ada salahnya donk, jika publik meminta BPK setidaknya melakukan pemeriksaan dengan persentase minimal 90% terhadap realisasi anggaran di Kominfo Kota Palembang Tahun anggaran 2026 nantinya.

Mengingat, pos anggaran Dinas Kominfo Kota Palembang Tahun 2026 utamanya pada APBD Perubahan mengalami kenaikan anggaran belanja yang begitu signifikan. Metode pemilihan pihak penyedia mayoritas dengan metode E-Purchasing yang juga rawan indikasi main mata. BPK diharapkan dapat menelusuri jejak penawaran di e-katalog Dinas Kominfo Kota Palembang dengan pihak penyedia atau vendor nantinya.

BACA JUGA :   Kantor Pos cabang Pulosari membagikan pembayaran BPNT tahun 2022

Selain itu, ada sejumlah pos anggaran yang terlihat janggal atau berindikasi memiliki kesamaan seperti pengadaan alat kantor lainnya dan pengadaan Belanja Modal Personal Computer, Belanja Pengadaan PC All In One, Belanja Laptop dan Tablet, Hingga urgensi pengadaan dua unit videotron yang bernilai Milyaran rupiah.

Awak media telah mengirimkan draf konfirmasi kepada Dinas Kominfo Kota Palembang, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan.

Sementara itu, Aktivis eksponen 98, Panji Kresna saat dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut, meminta BPK jangan main mata dengan Kominfo Kota Palembang nantinya.

“Anggaran yang luar biasa membengkak ini ada dalam pos APBD perubahan dan naik seratus persen lebih dibandingkan tahun 2025. sementara dalam APBD tahun 2025 saja hanya 23 milyar lebih dan itupun patut dipertanyakan minimnya temuan dari BPK,” ujar Panji, Kamis, 5 Oktober 2026.

Panji turut menahan nafas saat menyoroti adanya pengadaan belanja yang terlihat janggal.

“Terlihat sekali kejanggalan seperti pengadaan laptop dan tablet senilai 700 juta lebih pengadaan PC all in one 1,5 milyar lebih belum lagi pengadaan videotron yang nilai kedua itemnya sampai 4 milyar lebih. Ini tidak menghormati inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran”

“BPK harus lakukan audit menyeluruh anggaran di Kominfo Kota Palembang. Telusuri proses pengadaam yang melalui e-katalog. Jelas ini berpotensi korupsi”

“Kami kawal persoalan ini hingga adanya audit menyeluruh dari BPK nantinya terkait anggaran di Kominfo Kota Palembang,” tegasnya.id pirladi

Shares

BACA JUGA

Pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua RW dan RT menuju sukses Sukamenak Ngagaya.

Redaksi