DAERAH

Sengkta Lahan Rp12 miliyar di Palembang Berharap Polda Sumsel segera Beri kepastian Hukum

 

jumad 13 November 2026 Tabloid poros indonesia.id palembang
banner 1200×250
Homepage / PalembangSengketa Lahan Rp12 Miliar di Palembang, Pelapor Berharap Polda Sumsel Segera Beri Kepastian Hukum
Sengketa Lahan Rp12 Miliar di Palembang, Pelapor Berharap Polda Sumsel Segera Beri Kepastian Hukum
Penulis : M. Hatta,” NarasiPublik13 November 2026
Palembang11 Dilihat.

Perselisian terkait kerja sama bagi bangun lahan di kawasan perumahan Graha Bukit Rafflesia, Jalan Residen H. Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, masih bergulir. Pelapor, Bambang Wijaya Indra (66), melalui kuasa hukumnya berharap penanganan laporan dugaan penipuan tersebut segera memperoleh kepastian hukum dari Polda Sumatera Selatan.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel melakukan pengecekan langsung terhadap objek lahan yang menjadi bagian dari sengketa, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan SP2HP tertanggal 28 Oktober 2026, Unit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel telah memeriksa empat orang saksi, mengumpulkan sejumlah bukti, serta memperoleh fotokopi warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak terlapor dari BPN Kota Palembang.

Penyidik juga telah menyurati Camat Sako dan pihak terlapor, Sujono alias Acuan, untuk kepentingan klarifikasi.

Kuasa hukum pelapor, Sudarman, S.H., mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya melalui kuasa hukum terlapor, Sujono belum dapat memenuhi panggilan penyidik karena sedang berada di Singapura.

BACA JUGA :   Kepala UPP Kelas 3 Siwa Pimpin Langsung Ramchek Kapal di wilayahnya.

“Menurut informasi yang kami terima melalui kuasa hukumnya, Dicky Irawan, pihak terlapor Sujono alias Acuan berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik karena saat ini sedang berada di Singapura,” ujar Sudarman.

Sudarman berharap proses klarifikasi dapat terus berjalan sehingga penyidik memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan yang dilaporkan.

Bambang menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kerja sama bagi bangun perumahan yang menurut pengakuannya telah disepakati sejak 1992. Pembangunan perumahan disebut rampung pada 2006, kemudian unit-unit rumah mulai dipasarkan.

Namun, Bambang mengaku terdapat persoalan terkait pemenuhan haknya atas lahan yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut.

“Setelah perumahan jadi dan unitnya dijual, hak saya diingkari,” ujar Bambang.

Ia juga menyampaikan pernah menerima tawaran penyelesaian berupa uang Rp70 juta, satu unit rumah, dan satu sepeda motor. Akan tetapi, tawaran tersebut menurutnya belum sesuai dengan nilai aset yang dipersoalkan.

Dalam keterangannya, Bambang turut menyinggung Dicky Irawan, S.H., yang disebutnya pernah menjadi kuasa hukum dan mengetahui persoalan tersebut. Kini, berdasarkan keterangan Bambang, Dicky mendampingi pihak terlapor.

“Padahal sebelumnya ia memegang dan mengetahui persoalan ini dari saya,” ungkap Bambang.

BACA JUGA :   Nelayan Babel meminta Keketua HNSI untuk menyampaikan Laporannya ke PolAirud Polda Babel dan ke PSDKP

Meski demikian, persoalan mengenai hubungan profesional para pihak maupun klaim kepemilikan lahan tetap memerlukan penjelasan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Bambang bersama Sudarman mengapresiasi langkah penyidik yang telah melakukan pemeriksaan saksi, menelusuri dokumen pertanahan, serta mengecek langsung lokasi objek sengketa.

Mereka berharap penyidik dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif, termasuk melakukan gelar perkara apabila seluruh bahan yang diperlukan telah mencukupi.

“Kami berharap setelah klarifikasi rampung, penyidik segera melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya demi memberikan kepastian hukum bagi klien kami,” kata Sudarman.

Sementara itu Mengutip dari pemberitaan rakyatrepublika.com pada Jumad – 13 November 2026 , Dicky Irawan, S.H., memberikan tanggapan singkat ketika dimintai keterangan terkait persoalan tersebut.

“No comment, silakan tunjukkan bukti kepemilikan,” demikian pernyataan Dicky sebagaimana dikutip dari rakyat Republika.com

Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak terlapor bersalah. Penanganan laporan dan pembuktian atas klaim masing-masing pihak masih menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Redaksi membuka ruang bagi Sujono alias Acuan maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan informasi tambahan guna menjaga keberimbangan pemberitaan.id pirladi

Shares

BACA JUGA

Petani Labu siam menjadi solusi perekonomian masyarakat desa Pengenteran kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang

Redaksi