Depok, porosindonesia.id – Di saat pemerintah tengah melakukan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 hingga ke tingkat lingkungan RW, warga Bukit Cengkeh, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, masih menunggu penyelesaian persoalan banjir yang telah mereka alami selama puluhan tahun.
Berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, petugas lapangan ditugaskan melakukan pendataan ekonomi mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan memetakan aktivitas usaha dan potensi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Namun di balik aktivitas pendataan tersebut, warga Bukit Cengkeh memiliki pertanyaan lain yang hingga kini belum terjawab sepenuhnya.
Pasalnya, persoalan banjir yang berulang setiap musim hujan masih menjadi ancaman bagi ribuan warga. Bahkan, upaya hukum melalui gugatan class action yang diajukan warga telah menghasilkan putusan pengadilan pada tahun 2019.
Meski demikian, sejumlah warga menilai realisasi penyelesaian yang mereka harapkan belum berjalan secara menyeluruh.
*Banjir yang Belum Menjadi Sejarah*
Bagi warga Bukit Cengkeh, banjir bukanlah peristiwa baru.
Genangan yang terjadi hampir setiap tahun telah memengaruhi aktivitas masyarakat, mulai dari terganggunya akses transportasi, aktivitas ekonomi, hingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman.
Foto banjir yang terjadi pada Mei 2026 menunjukkan air kembali menggenangi kawasan permukiman dan jalan lingkungan. Kondisi tersebut mengingatkan masyarakat bahwa persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu masih belum sepenuhnya teratasi.
Warga menilai bahwa persoalan banjir saat ini bukan lagi soal kurangnya data atau kajian teknis.
Selama bertahun-tahun, berbagai survei, rapat koordinasi, studi teknis, hingga proses hukum telah dilakukan. Bahkan warga telah memperoleh putusan pengadilan melalui mekanisme class action.
Karena itu, yang paling dinantikan masyarakat saat ini adalah realisasi yang dapat dirasakan langsung di lapangan.
*Ketika Data Terus Dikumpulkan*
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
Melalui pendataan tersebut, pemerintah berupaya mengetahui jumlah usaha, jenis usaha, tenaga kerja, hingga potensi ekonomi di setiap wilayah.
Pendataan dilakukan hingga tingkat lingkungan terkecil dengan melibatkan petugas lapangan yang berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat.
Bagi sebagian warga, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mengorganisir pendataan secara rinci dan sistematis hingga ke tingkat RW.
Karena itu, muncul harapan agar keseriusan yang sama juga diberikan terhadap penyelesaian persoalan banjir yang telah berlangsung selama sekitar tiga dekade.
*Menunggu Kepastian*
Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, warga Bukit Cengkeh berharap perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga diwujudkan melalui penyelesaian persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Sebab bagi masyarakat, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya data yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi terhadap persoalan yang telah lama diketahui.
Jika pemerintah mendata ekonomi warga selama 78 hari, maka warga Bukit Cengkeh telah menunggu lebih dari 2.700 hari sejak putusan class action tahun 2019 untuk memperoleh penyelesaian banjir secara menyeluruh.
Pertanyaan yang kini muncul bukan lagi apakah pemerintah mengetahui persoalan tersebut, melainkan kapan solusi yang telah lama dinantikan benar-benar terwujud di lapangan. ( Tms )