Poros Indonesia, Wajo Sulsel — Dugaan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa (Unras) penolakan kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenis Premium di Depan Tugu BNI Sengkang Kabupaten Wajo dan di Gedung DPRD Wajo, tuai kecaman dari Pengurus Besar HMI.
Ketua Umum Pengurus Besar HMI (MPO) Affandi Ismail menilai sikap aparat kepolisian yang melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk perilaku anti demokrasi.
“Kami dari PB HMI sangat menyayangkan sekaligus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Wajo,” kata Affandi, Jumat (17/12/2021).
Pengurus Besar HMI yang berkedudukan di Jakarta itu mengungkap, tindakan represif pihak kepolisian itu menyebabkan Ketua Umum HMI Cabang Wajo dan Cabang Makassar serta beberapa kader lainnya mengalami memar pada leher akibat cekikan aparat.
“Ini merupakan bukti kegagalan aparat kepolisian dalam sebagai pengayom masyarakat,” sebutnya.
Menurut Affandi, kepolisian yang juga merupakan bagian dari pejabat negara mesti mengayomi, serta melindungi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya.
“Aparat kepolisian itu petugas negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat termasuk Mahasiswa. Tindakan Represif aparat terhadap mahasiswa kader kami tentu mencederai demokrasi kita bahkan bisa dikatakan mereka ini anti demokrasi,” tegasnya
Akibat kejadian tersebut, Affandi Ismail meminta Kapolda Sulsel untuk mencopot Kapolres Wajo serta memecat aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif tersebut.
“Selaku Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Saya meminta kepada Kapolda Sulsel untuk mencopot Kapolres Wajo serta memecat oknum aparat yang telah lalai menjalankan tugasnya,” tegas dia
Affandi Ismail menambahkan, PB HMI akan mengintruksikan seluruh kader HMI se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai respon tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Wajo.
“Jika Kapolda Sulsel tidak memperdulikan desakan kami, maka PB HMI akan melakukan Mosi Tidak Percaya kepada Polri dan akan mengintruksikan kepada seluruh kader se Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi,” tegasnya.
Sementara Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam yang dihubungi mengaku sangat menyesalkan kejadian tersebut.
“Seharusnya tidak perlu terjadi. Akan kami evaluasi dan memberikan tindakan tegas kepada anggota yang terlibat,” kata Kapolres.
Islam pun menegaskan akan menindak lanjuti terkait kejadian ini, dan bila memang terbukti ada pelanggaran aturan dilakukan personilnya akan dia proses.
“Tentu kalau memang ada pelanggaran dilakukan, kita akan proses personil tersebut, agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, dugaan tindakan represif kepolisian berawal pelarangan membakar ban oleh massa demonstran sehingga terjadi dorong-mendorong antara kepolisian dan massa aksi. (Bust)