PALEMBANG – 18 November 2026 Tabloid Poros Indonesia.id Palembang Di tengah pemerintah Indonesia sedang galak-galaknya menghimbau masyarakat untuk taat membayar pajak guna menopang pembangunan, di sisi lain Dinas PUPR Kota Palembang terkesan hamburkan uang rakyat lewat pembangunan infrastruktur yang asal-asalan.
Hal itu terlihat dari giat proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Palembang di Tahun anggaran 2026. Dimana, pantauan awak Media di lapangan, hampir mayoritas proyek di Dinas PUPR Kota Palembang dikerjakan asal jadi dan minim dari pengawasan.
Hal itu tentunya menjadi semacam pertanyaan publik, dimana Dinas PUPR terpantau juga menganggarkan pos belanja konsultan pengawas dan PPTK/PPK dugaannya juga mendapat insentif dari anggaran kegiatan fisik yang dikelola.
Seperti misalnya pada proyek saluran air di kawasan Tanjung Wahid, Gandus Palembang yang menelan dana duit rakyat Rp3,8 milyar.
proyek tersebut terpantau tidak menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada proyek pemerintah dan tidak memasang papan informasi kegiatan.
Selain itu, pada fisik proyek, terlihat dikerjakan asal-asalan. Hal ini terlihat dari pondasi bangunan proyek yang tanpa dilakukan penggalian terlebih dahulu yang langsung dicor serta mutu adukan semen yang terlihat lebih muda.
Dari penelusuran awak media, proyek tersebut dikerjakan oleh CV Permata Bunda yang beralamat di Jalan Manunggal Lr. Beringin I No 58 Palembang, Sumatera Selatan dengan Pagu Rp3,8 milyar.
Kemudian ada lagi proyek Pembuatan Talud Perumahan Grand Citra Mandiri RT 18 RW 05 Kecamatan Gandus, Palembang dengan pagu anggaran Rp3 Milyar rupiah. Proyek ini dikerjakan oleh CV Salempo Jaya yang beralamat di Jl. Natuna No. 35 RT. 12 Palembang.
Pantauan dilapangan juga tidak terlihat papan informasi proyek serta penerapan aturan K3 (Keselematan dan Kesehatan Kerja) pada proyek pemerintah.
Selain itu, pada fisik proyek terlihat dikerjakan secara asal-asalan baik pada pondasi bagian proyek hingga adukan semen yang terlihat mudah.
Kuat dugaan proyek-proyek tersebut juga minim dari pengawasan Dinas PUPR Kota Palembang seperti PPTK, PPK dan konsultan pengawas, sehingga patut diduga diragukan kualitas baik mutu beton, pondasi bagian fisik talud hingga material yang digunakan.
Hal yang sama terjadi pada Pembangunan talud di RT 32 Rw 12 Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang Tahun anggaran 2026. Proyek ini dikerjakan oleh CV Sri Artha Perkasa yang beralamat di jalan Dr M Isa Palembang dengan pagu anggaran Rp400 juta rupiah.
Pantauan dilapangan, fisik proyek tersebut sudah mengalami beberapa keretakan di beberapa bagian proyek meskipun umurnya baru beberapa bulan dikerjakan. Sehingga, mutu beton, pondasi bagian proyek juga diragukan kualitasnya atau dugaannya tidak sesuai dengan speksifikasi dan juknis proyek.
Banyaknya proyek-proyek di Dinas PUPR Kota Palembang Tahun 2026 yang dikerjakan terkesan asal jadi seleras dengan temuan auditor negara yang mengungkap setidaknya ada Rp9 milyar lebih duit rakyat berpotensi raib di Dinas PUPR Kota Palembang hanya dalam rentang 2 Tahun anggaran berjalan.
Kebocoran duit rakyat milyaran rupiah tersebut terkait sejumlah kegiatan belanja modal proyek infrastruktur baik talud, jalan dan irigasi akumulasi kegiatan di tahun anggaran 2024 dan kegiatan di tahun anggaran 2025 pada satuan Dinas PUPR Kota Palembang.
Angka potensi kebocoran anggaran tersebut, seyogyanya berpotensi jauh lebih besar, lantaran persentase proyek infrastruktur yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor negara seperti di Tahun anggaran 2025 yang lalu, masih terlihat sangat minim atau hanya berkisar di angka 35% dari realisasi pos anggaran belanja modal di Dinas PUPR Kota Palembang Tahun anggaran 2025 yang terealisasi sekitar Rp464 Milyar lebih.
Jubir KPK, Budi Prasetyo saat diberitahukan mengenai kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Palembang Tahun anggaran 2026 beberapa waktu yang lalu mempersilahkan untuk melayangkan laporan pengaduan pada saluran KPK yang tersedia.
“Terimakasih infonya mas. Jika ada data lebih detail dan bukti awal, bisa dikirimkan ke email: pengaduan@kpk.go.id ya mas,” kata Budi Prasetya singkat.
Untuk diketahui, anggaran pos belanja Dinas PUPR Kota Palembang Tahun anggaran 2026 masih terpantau stagnan di tengah gonjang ganjing efisiensi anggaran oleh pemerintah. Dimana pantauan awak media, Dinas PUPR Kota Palembang memiliki pagu anggaran belanja modal dan belanja barang dan jasa Rp398 milyar lebih. Angka itu turun sedikit dari pagu anggaran di Tahun 2025 yang mencapai Rp540 milyar lebih dan terealisasi Rp460 milyar lebih.
Awak media telah mengirimkan draf konfirmasi ke Dinas PUPR Kota Palembang, untuk dimintai tanggapannya, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban.id pirladi
