DAERAH

Potensi Bocor Anggaran Milyaran Setiap Tahun, BPK Sebaiknya Audit 90% Belanja Modal Dinas PUPR Kota Palembang TA 2026

PALEMBANG- 20 November 2026 Tabloid poros Indonesia.id Palembang Rasio pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sejumlah giat belanja modal di Dinas PUPR Kota Palembang terpantau masih minim.

Hal itu berkaca dari hasil pemeriksaan BPK di Tahun anggaran 2025 yang lalu pada satuan Dinas PUPR Kota Palembang. Dimana, dugaan rasio pemeriksaan BPK hanya berkisar di angka 35% saja dari realisasi pos anggaran belanja modal di Dinas PUPR Kota Palembang Tahun anggaran 2025 yang terealisasi sebesar Rp464 milyar lebih.

Atas kondisi di atas, publik bisa saja mendorong, meskipun secara regulasi tidak ada angka persentase atau rasio baku yang bersifat tetap terkait seberapa banyak porsi dokumen, anggaran, atau transaksi di suatu dinas (OPD) yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setidaknya, BPK dalam menentukan fokus pemeriksaan di tingkat dinas atau SKPD dapat memperhatikan tingkat materialitas dan penilaian Risiko (Risk Assessment) seperti Dinas dengan anggaran jumbo.

Apalagi, di tahun anggaran 2026 ini, pos anggaran Belanja modal barang dan jasa pada Dinas PUPR Kota Palembang (APBD Induk_red) terpantau masih dalam status stagnan, meskipun terdapat penurunan anggaran, yakni dengan pagu anggaran Rp398 milyar lebih. Angka itu turun sedikit dari pagu anggaran di Tahun 2025 yang mencapai Rp540 milyar lebih dan terealisasi sebesar Rp460 milyar lebih.

BACA JUGA :   Pengembangan Kasus pencurian dengan kekerasan di PT.PMP, Tiga Oknum Polisi Diduga Terlibat

Giat belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Terpantau Koruptif

Data yang dihimpun awak media, menunjukkan, setidaknya ada milyaran duit rakyat berpotensi raib atas giat pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Palembang dalam satu tahun anggaran berjalan loh.

Lihat saja, pada jejak realisasi pos anggaran belanja modal pada Dinas PUPR Kota Palembang di Tahun anggaran 2024 yang lalu, dimana auditor negara mengungkap adanya dugaan praktek culas sehingga ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5,1 milyar atas 18 paket pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan lantaran kurang ketebalan dimensi pekerjaan beton dan aspal, ukuran drainase, serta tebal agregat yang tidak sesuai dengan kontrak.

Auditor negara juga mengungkap, adanya spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merupakan koreksi harga satuan pekerjaan berdasarkan pengujian kuat tekan beton dan pengujian density aspal dengan menggunakan benda uji inti perkerasan yang dilakukan pada Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung.

Dimana, berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui terdapat beton dan aspal yang tidak memenuhi spesifikasi dalam kontrak, sehingga terdapat pengurangan harga satuan pekerjaan sebesar Rp1,6 milyar rupiah.

BACA JUGA :   Kapolres Bangka Kunjungan Kerja ke Polsek Sungailiat dan Polsek Pemali

Kemudian pada pos realisasi anggaran belanja modal pada Dinas PUPR Kota Palembang di Tahun anggaran 2025.

Auditor negara juga mengungkap, adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas 43 paket pekerjaan dengan potensi kebocoran anggaran sebesar Rp2,7 milyar lebih.

Kuat dugaan, potensi kebocoran anggaran yang setiap tahun terjadi tersebut, lantaran adanya dugaan main mata dan minimnya pengawasan dari pihak dinas, PPTK, PPK, Konsultan pengawas dan kepala dinas selaku Pengguna Anggaran.

Atas informasi tersebut, tidak ada salahnya donk jika publik meminta BPK agar menaikan rasio pemeriksaan minimal 90% dari pagu anggaran belanja modal barang dan jasa pada satuan Dinas PUPR Kota Palembang di Tahun anggaran 2026 ini.

Awak media telah mengirimkan draf konfirmasi untuk meminta tanggapan pihak Dinas PUPR Kota Palembang. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan. Redaksi membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk memberikan hak jawab atau sanggahannya guna mendapatkan pemberitaan yang objektif.id pirladi

Shares

BACA JUGA

Ketua Karang Taruna Kab Bangka kecam keras dan sesalkan keteledoran administrasi Timsel dan Kesbangpol Babel terkait Calon Paskibraka Nasional dari Kabupaten Bangka

Redaksi