Poros Indonesia, Kabupaten Bandung — Penuntasan penyaluran bantuan soasial, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kementrian sosial bersama wakil ketua komisi VIII RI DR.TB.H.Ace Syadzily M.Si. yang digelar di Aula kecamatan Katapang, kabupaten Bandung. Kamis 10/2/2022.
Bantuan sosial baik BPNT, BST, BNT PPKM, maupun bantuan kemiskinan extrim yang didistribusikan melalui program kementrian sosial ini betul-betul harus dipastikan diterima oleh masyarakat, kata Ace disela kegiatan.
“Selain tentu diterima oleh masyarakat dan kami mohon juga kepada masyarakat agar program tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti beras, telur dan sembako lainnya yang memang dibutuhkan ditengah pandemi covid-19 ini, tuturnya
Sementara lanjut Ace, dari hasil pengawasan kami tentu belum bisa berupaya dan juga seharusnya program ini sudah bisa terdistribusikan pada akhir tahun lalu, namun karena masih banyak yang belum terdisibusi maka baru sampai pertengahan bulan Pebruari ini harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat, kata Ace.
Termasuk juga lanjut Ace, untuk di kabupaten Bandung sendiri mendapatkan jumlah yang cukup besar dari program BPNT,
PKH, BST maupun program kemiskinan extrim, kita harapkan program-program tersebut betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan betul-betul bisa membantu masyarakat didalam menghadapi pandemi covid-19 saat ini,
Selain itu juga, lanjut Ace , Ini seharusnya tidak dikolektipkan, karena kalau dikolektipkan artinya dia membuka data pencairannya kepada orang lain, seharusnya pendistribusiannya atau pencairannya itu dilakukan oleh masing-masing karena yang tau PIN hanya penerima bantuan, jadi kami minta kepada masyarakat jangan mau dipotong karena, itu hak mereka, katanya.
Kami minta kepada para pendamping baik PKH, TKSK betul-betul bisa memberika pelayanan kepada penerima bantuan tersebut.
“jadi kalau ada pihak-pihak siapapun yang memotong bantuan tersebut atau menyediakan untuk mensupley kebutuhan-kebutuhan dasar seperti beras, telor dan lain-lain yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang tinggi maka sebaiknya itu dilaporkan jelasnya, karena kita ingin program seperti ini justru bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, pungkasnya. ( A ).