Poros Indonesia, Bangka – Ketua FP3K Gustari bersama Ketua Astrada Ratno Daeng Mappiwali angkat bicara mengenai carut marut penambangan di Babel, 15/06/2023.
Dua forum meminta ke pemerintah dan APH agar turun tangan memantau dan memperhatikan nasip para penambang yang selalu jadi korban atau dikorbankan oleh Koordinator penambangan atau mengkoordinir penambangan.
Ketua FP3K Gustari meminta supaya penambang jangan selalu jadi korban atau tumbal disaat adanya penertiban penambangan. Karna mereka bekerja atau berani menambang karna mereka sudah ada dil-dulan dengan kelompok yang mengaku Korlap atau mengkoordinir penambangan ilegal. Mereka sudah membayar berbagai persyaratan yang ditentukan Korlap atau yang mengkoordinir penambangan deng cara koordinasi, dimana sistem koordinasi ini ada oknum APH yang terlibat.
Setelah ada oknum wartawan yang meliput kegiatan ilegal tersebut, maka yang selalu jadi korban itu tetap penambang yang kita kadang tidak tau kalau mereka ada yang tahan ngutang atau minjem uang dengan cara menggadaikan barang-barang berharga mereka, ucap Gustari.
Gustari mengatakan.pekerjaan pertambangan di Babel seperti PR yang tidak selesai-selesai. Kepentingan diatas ke pentingan selalu menjadi perkara yang sulit untuk dijawab dan banyak yang selalu mempersulit atau PR makin panjang dan rumit, Rupiah pun lenyap.
Fenomena benang kusut penambangan Timah di provinsi Babel, mendapatkan sorotan dan komentar dua organisasi.FP3K bersama ASTRADA.
Ketua FP3K, kalau praktek Koordinasi menjadi masalah tata kelola Pertambangan. Masalah Koordinasi atau Praktek Koordinasi Pertambangan, baik Timah, Pasir atau Tanah puru, yang masuk golongan C menjadi biang masalah.
Gustari mengatakan seperti contohnya, ada pihak tertentu yang menjamin aktifitas pertambangan di salah satu Lokasi kawasan, penambang pasti mengeluarkan biaya Koordinasi. Selanjutnya kapan ada masalah, yang jadi korban pasti para penambang, jadi uang koordinasi yang dikumpulkan pasti lenyap. Sedangkan penambang pasti banyak problem, baik mengenai dana mereka membuat usaha pasti jadi pikiran kalau dana mereka belum pulang atau belum balik, nah ini yang jadi masalah bagi penambang, jelasnya.
Gustari pun memaparkan, sistem atau pola pertambangan bersyarat dan terbatas. Salah satu solusi atau tata kelola pertambangan dengan sistem bersyarat dan terbatas yaitu dengan membuat kelompok penambangan rakyat, kemudian mengajukan wilayah kerja. Walau pun WPR tidak ada pola ini dan harus di awasi oleh tingkat pemerintah setempat, APH, beserta pihak terkait. Dengan catatan ada syarat serta diberi batasan. Untuk pembeli timah yang mengambil timah penambang, harus dikenakan PNBP, agar para pengawas mendapatkan honor yang diambil dari para penambang dan Kolektor, ucap Gustari.
Ketua Astrada Ratno Daeng Mappiwali menyoroti dan gerah atas permasalahan pertambanga yang tak kunjung usai. Mengenai masalah penambangan di Babel, baik itu Legal atau ilegal, tergantung dari pemilik IUP.jangan kalah pada tekanan. Jika banyak masyarakat penambang yang aktif dalam IUP, seharusnya pemilik IUP harusnya memberi badan usaha dalam bentuk legalitas. Jangan melakukan pembiaran dengan cara Koordinasi, intinya jangan selalu mengkambing hitamkan masyarakat penambang.
Ratno mengatakan, Koordinator penambang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diarahkan. Sedangkan pemilik IUP harus memanfaatkan potensi IUP mereka. Timah tetap menjadi pemilik IUP, karna masalah Tambang Rakyat ada di mana-mana. Mirisnya penambang rakyat selalu disalahkan, padahal mereka bekerja ada yang mengkoordinir. Seharusnya para Koordinator yang harus bertanggung jawab baik itu ada SPK atau tidak. Tambang Rakyat tidak melihat itu SPK atau tidak yang penting mereka bisa menambang.Ketua ASTRADA bersama Ketua FP3K dalam waktu dekat ini akan menggelar Aksi. Karena Ratno bersama Gustari melihat ada tarik ulur bagi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.yang selalu jadi korban itu para penambang bukan korlap atau pihak yang Koordinator, tapi tetap para penambang sedangkan mereka bekerja atas instruksi para Koordinator.
Ratno mengatakan, sepekan ini banyak terima laporan dari para kolektor beserta penambang, kalau banyak oknum wartawan baik itu online, cetak juga mereka harus memberi keamana ke oknum APH itu mengambil dengan cara memotong sekian persen dan juga cantengan dari hasi penambangan mereka
Ketua Astrada bersama Ketua FP3K dalam waktu dekat akan melakukan Aksi.
(Abdul Rais)