DAERAH

BAPEDA PALI, di duga lakukan  KORUPSi

Porosindonesia.id Pali Sumsel – Dewa salah satu Masyrakat Peduli Kabupaten Penukal Abab Lmatang Ilir (PALI) mendatangi langsung kantor kejaksaan negeri (Kejari) PALI dalam rangka menyampaikan surat melaporkan dugaan konflik kepentingan dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten PALI Pada Senin 8 September 2025.

“Saya di sini sebagai masyarakat dalam menyuarakan sebuah dugaan tindak pidana korupsi di Bappeda pada tahun anggaran 2024 untuk diusut tuntas. Kami memiliki bukti dan indikasi kuat yang menunjukkan adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam kasus ini. Berdasarkan data yang kami peroleh, CV Restu Bumi mendominasi pengadaan 152 item yang dimenangkan olehnya,”ujarnya.

Dewa juga menduga di dalam pengadaan di Bappeda Kabupaten PALI adanya sebuah pelanggaran, yaitu pemecahan 152 item paket pengadaan untuk menghindari proses lelang. Oleh karena itu, dirinya berharap pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten PALI dapat melakukan investigasi dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

“Kami menduga adanya pelanggaran dalam proses pengadaan, termasuk potensi pemecahan item paket pengadaan untuk menghindari proses lelang, sehingga memungkinkan CV Restu Bumi mendominasi proses pengadaan. Dugaan ini sangat mengkhawatirkan karena mengindikasikan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa di Bappeda PALI,”ungkapnya.

BACA JUGA :   Pembagian Makanan Bagi Warga Terpapar Banjir di Kampung Opas Indah.

Dewa berharap hasil investigasi dapat mengungkapkan kebenaran dan memberikan efek jera bagi pelaku dugaan korupsi. Dirinya siap bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mengungkapkan permasalahan ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Bilamana permintaan kami tidak dipenuhi, kami khawatir bahwa kami terpaksa melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran negara. Kami berharap agar pihak terkait dapat memahami urgensi dari permasalahan ini dan menanggapi permintaan kami dengan serius. Agar kami tidak salah dalam menggapai sesuatu,”katanya.
Tim/Tarmizi.

Shares

BACA JUGA

Dukcapil cabang Sako UPTD zona 8 camat Sako kota Palembang gelar gerai pada pelayanan masyarakat.

Ade Darmansyah