Poros Indonesia, Kabupaten Bandung — Kunjungan kerja Bupati Bandung H.M Dadang Supriatna S.ip.M.Si beserta rombongan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) kabupaten Bandung pada Jum’at (11/2/2022) disambut Kepala Dinas Hilman Kadar beserta staf.
Kepala dinas Damkar kabupaten Bandung, Hilman Kadar, mengatakan, yang akan dilaksanakan di tahun 2022, dengan inovasi-inovasi setiap OPD termasuk kepada dinas pemadam kebakaran itu kami sudah sampaikan kepada bapak bupati dan alhamdulilah merespon baik.
“sehingga pesan beliau kita harus mencapai target-target yang sudah kita tetapkan terutama inovasi-inovasi yang sudah dicanangkan inovasi-inovasi ditahun (2022),” Tutur Hilman
Lebih lanjut, Hilman menjelaskan, kita mengharapkan yang pertama adalah peningkatan respontain bagaimana kita menginterpensi setiap kejadian kebakaran dengan waktu yang sangat singkat atau 15 menit dari titik keberangkatan sampai titik terjadinya kebakaran.
“Yang kedua kita akan melakukan sebuah upaya pentahelix dengan berbagai stakholder, termasuk perusahaan-perusahaan. penyediaan Posdamkar mandiri dan juga kendaraan Damkar mandiri yang bisa dilaksanakan oleh tiap perusahaan karena perusahaan itu salah satunya berkepentingan karena resistensi terhadap kejadian kebakaran.
Kemudian, yang ketiga lanjut Hilman, bahwa kita pun akan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi, karena masih kurangnya posdamkar dan unit kendaraan kita akan membentuk relawan pemadam kebakaran berbasis desa jadi nanti didesa-desa akan kita bentuk.
“Dan juga bapak bupati sudah merespon bahwa nanti kita akan berikan semacam APAR yang kepanjangan dari Alat Pemadam Api Ringan, ditiap desa, sehingga apabila ada kejadian. khusus nya kejadian yang bisa tertangani pada saat itu sehingga mudah diselesaikan, beber hilman
Hilman juga menambahkan, untuk unit armada kita ada 14. untuk satu pos minimal ada dua, sebetulnya belum mencapai ideal seharusnya itu ketersediaannya kita perlu 15 pos sekabupaten bandung, untuk satu pos itu dua unit jadi kalau dikalikan menjadi 30 unit.
“Oleh karena itu untuk menanggulangi daripada permasalahan tersebut maka kita akan melakukan upaya-upaya kerjasama dengan berbagai stakholder ataupun berbagai perusahaan, berbagai badan usaha sehingga bisa berkolaborasi untuk mengadakan sebuah pos pemadaman dan kendaraan yang sifatnya mandiri.
Termasuk juga, kata hilman, untuk personil yang PHL itu ada 90 orang, memang secara aturan SOP, bahwa kita satu pos minimal harus ada 15 orang, karena bergantian dua kali sehari mereka pengamanan, piket, dan dua hari kemudian mereka lepas piket.
“namun pada saat ini masih kekurangan namun demikian kita siasati hal tersebut nanti dengan upaya -upaya lain sehingga kinerja akan tetap terjamin dalam rangka pelayanan publik untuk masyarakat.” pungkasnya. ( As )